PERATURAN

1.	UU No 14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	PP No 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Perma No 2 Tahun 2011	Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
4.	Perki No 1 Tahun 2013	Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5.	Perki No 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik
6.	Peraturan Perusahaan	Tentang Peraturan dan prosedur perusahaan

VISI & MISI

Visi PPID

Terwujudnya layanan informasi publik yang Transparan, efektif, dan efisiensi, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Misi PPID

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
2. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;
3. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
4. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta

1. Informasi Tentang Pandemi

2. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

MAKLUMAT LAYANAN

Maklumat

Pejabat Penglolaan Informasi dan Dokumentasi PT. Sarana Pembangunan Riau dengan ini berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan
3. Menyediakan dan memberikaninformasi publikyang dikuasai scara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Unduh File Maklumat

Informasi Berkala

Informasi Berkala PT. Sarana Pembangunan Riau

Laporan

INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Tugas & Fungsi

TUGAS

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
10. dan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. .

Fungsi

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
5. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. dan menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.